Sistem Pemerintahan dari Awal Kemerdekaan
Sistem
Pemerintahan Indonesia pada waktu awal kemerdekaan menganut sisten
pemerintahan presidensial.
Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 maka Presiden memiliki kekuasaan
tertinggi dan dibantu oleh menteri-menteri sebagai pembantu presiden
yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden. Pada tanggal 12 September 1945 dibentuklah
Kabinet Presidensial( Kabinet RI I) dengan 12 departemen dan 4 menteri
negara. Selain itu wilayah Indonesia yang begitu luas dibagi menjadi 8
provinsi dan 2 daerah istimewa yang masing-masing wilayah dipimpin oleh
gubernur.
Sistem Presidensial pernah berganti Sistem Parlementer yang
dipimpin oleh kepala pemerintahan Perdana Menteri. Perdana Menteri
Pertama Indonesia adalah Sutan Syahrir. Berubahnya sistem pemerintahan
di Indonesia pada saat itu adalah pengaruh kuat dari kaum sosialis
(KNIP). Selain itu Indonesia pada awal kemerdekaan juga masih belajar
tentang bagaimana menjalankan pemerintahan. Dengan sistem parlementer
ini maka Di Indonesia saat itu memiliki DPR yang anggotanya dipilih oleh
rakyat. Sistem ini juga memungkinkan adanya banyak partai. Maksud dari
sistem ini adalah untuk membatasi kewenangan presiden. Jika pada sistem
presidensial kabinet bertanggungjawab kepada presiden maka sistem
parlementer, Presiden bertanggungjawab kepada parlemen/DPR.
Sebenarnya sistem parlementer ini adalah sebuah penyimpangan ketentuan
UUD 1945 yang menyebutkan "pemerintahan harus dijalankan menurut sistem
kabinet presidensial, dimana menteri sebagai pembantu presiden".
Karena sering mengalami kegagalan kabinet, dan banyak menimbulkan
gerakan-gerakan pemberontakan yang menyebabkan stabilitas negara
terganggu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 yang
isinya antara lain mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 dan bentuk
pemerintahan kembali ke sistem presidensial.
Berikut Periodisasi Sistem Pemerintahan Indonesia
1.
Sistem Pemerintahan Periode 1945-1949
Lama periode : 18 Agustus
1945 – 27 Desember 1949
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan :
Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres :
Ir. Soekarno & Mohammad Hatta(18
Agustus 1945 - 19 Desember 1948)Syafruddin
Prawiranegara (ketua PDRI)(19 Desember 1948 - 13
Juli 1949)Ir. Soekarno & Mohammad Hatta(13
Juli 1949 27 - Desember 1949)
Pernyataan van Mook untuk tidak
berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan
sistem pemerintahan dari presidensiil menjadi parlementer. Gelagat ini
sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum
kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala
pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis
dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak
diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda.Setelah munculnya Maklumat Wakil
Presiden No.X tanggal 16 November 1945, terjadi pembagian kekuasaan
dalam dua badan, yaitu kekuasaan legislatif dijalankan oleh Komite
Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kekuasaan-kekuasaan lainnya masih
tetap dipegang oleh presiden sampai tanggal 14 November 1945. Dengan
keluarnya Maklumat Pemerintah 14 November 1945, kekuasaan eksekutif yang
semula dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri sebagai
konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintahan parlementer.
2.
Sistem Pemerintahan Periode 1949-1950
Lama periode : 27 Desember
1949 – 15 Agustus 1950
Bentuk Negara : Serikat
(Federasi)
Bentuk Pemerintahan :
Republik
Sistem Pemerintahan :
Parlementer Semu (Quasi Parlementer)
Konstitusi : Konstitusi
RIS
Presiden & Wapres : Ir.Soekarno =
presiden RIS (27 Desember 1949 - 15 Agustus 1950)Assaat = pemangku sementara jabatan
presiden RI(27
Desember 1949 - 15 Agustus 1950)
Pada tanggal 23 Agustus
sampai dengan 2 september 1949 dikota Den Hagg (Netherland) diadakan
konferensi Meja Bundar (KMB). Delegasi RI dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta,
Delegasi BFO (Bijeenkomst voor Federale Overleg) dipimpin oleh Sultan
Hamid Alkadrie dan delegasi Belanda dipimpin olah Van Harseveen.Adapun
tujuan diadakannya KMB tersebut itu ialah untuk meyelesaikan
persengketaan Indonesia dan Belanda selekas-lekasnya dengan cara yang
adil dan pengakuan kedaulatan yang nyata, penuh dan tanpa syarat kepada
Republik Indonesia Serikat (RIS).Salah
satu keputusan pokok KMB ialah bahwa kerajaan Balanda mengakui
kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dam tidak dapat dicabut
kembali kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.Demikianlah
pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana menandatangani Piagam
Pengakuan Kedaulatan RIS di Amesterdam. Bila kita tinjau isinya
konstitusi itu jauh menyimpang dari cita-cita Indonesia yang berideologi
pancasila dan ber UUD 1945 karena :1.
Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (federalisme) yang
terbagi dalam 16 negara bagian, yaitu 7 negara bagian dan 9 buah satuan
kenegaraan (pasal 1 dan 2, Konstitusi RIS).
2. Konstitusi RIS
menentukan suatu bentuk negara yang leberalistis atau pemerintahan
berdasarkan demokrasi parlementer, dimana menteri-menterinya bertanggung
jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah kepada parlemen (pasal 118,
ayat 2 Konstitusi RIS)3. Mukadimah Konstitusi
RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa atau semangat pembukaan UUD
proklamasi sebagai penjelasan resmi proklamasi kemerdekaan negara
Indonesia (Pembukaan UUD 1945 merupakan Decleration of independence
bangsa Indonesia, kata tap MPR no. XX/MPRS/1996).Termasuk pula dalam
pemyimpangan mukadimah ini adalah perubahan kata- kata dari kelima sila
pancasila. Inilah yang kemudian yang membuka jalan bagi penafsiran
pancasila secara bebas dan sesuka hati hingga menjadi sumber segala
penyelewengan didalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.
3. Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959
Lama periode : 15 Agustus
1950 – 5 Juli 1959
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan :
Republik
Sistem Pemerintahan :
Parlementer
Konstitusi : UUDS 1950
Presiden & Wapres : Ir.Soekarno & Mohammad Hatta
UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku
di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga
dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara
Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara
Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS
tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta.Konstitusi ini dinamakan "sementara",
karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil
pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955
berhasil memilih Konstituante secara demokratis, namun Konstituante
gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut.Dekrit Presiden 1959 dilatarbelakangi
oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai
pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai bersidang pada 10
November 1956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil
merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat
pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD '45 semakin kuat. Dalam
menanggapi hal itu, Presiden Soekarno lantas menyampaikan amanat di
depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan
untuk kembali ke UUD '45. Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan
pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara
tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak tetapi
pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi
kuorum. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni
1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum.
Untuk meredam kemacetan, Konstituante memutuskan reses yang ternyata
merupkan akhir dari upaya penyusunan UUD.Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden
Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di
Istana Merdeka.Isi dekrit
presiden 5 Juli 1959.
4.
Sistem Pemerintahan Periode 1959-1966 (Demokrasi Terpimpin)
Lama periode : 5 Juli 1959
– 22 Februari 1966
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan :
Republik
Sistem Pemerintahan :
Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres : Ir.Soekarno & Mohammad Hatta
Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan
Dekrit Presiden. Latar belakang dikeluarkannya dekrit ini adalah:
1. Kehidupan politik yang lebih sering dikarenakan sering
jatuh bangunnya kabinet dan persaingan partai politik yang semakin
menajam.
2. Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang
dasar
3. Terjadinya gangguan keamanan berupa pemberontakan
bersenjata di daerah-daerahBerikut Isi Dekrit Presiden tanggal 5
Juli 1959:
1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan
berlakunya kembali UUD 1945.
2. Pembubaran Badan
Konstitusional
3. Membentuk DPR sementara dan DPA
sementara
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
1. Bentuk pemerintahan
Presidensial Ir. Soekamo sebagai Presiden dan Perdana menteri dengan
kabinetnya dinamakan Kabinet Kerja.
2. Pembentukkan MPR sementara
dengan penetapan Presiden No. 2 tahun 1959. Keanggotaan MPRS terdiri
dari 583 anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan 200
wakil-wakil golongan.
3. Pembentukkan DPR sementara
berdasarkan penetapan Presiden No.3 tahun 1959 yang diketuai oleh
Prcsiden dengan 45 orang anggotanya.
4. Pembentukkan Front Nasional
melalui penetapan Prcsiden No.13 tahun 1959. tertanggal 31 Desember
1959. Tujuan Front Nasional adalah: a. Menyelesaikan Revolusi Nasional
b. Melaksanakan pembangunan semesta nasional c. Mengembalikan Irian
Barat dalam wilayah RI. Front Nasional banyak dimanfaatkan oleh PKI dan
simpatisannya sebagai alat untuk mencapai tujuan politiknya.
5. Pembentukkan DPRGR Presiden
Soekarno pada 5 Maret 1959 melalui penetapan Presiden No.3 tahun 1959
membubarkan DPR hasil Pemilu sebagai gantinya melalui penetapan Presiden
No.4 tahun I960 Presiden membentuk DPRGR yang keanggotaannya ditunjuk
oleh Soekarno.
6. Manipol USDEK Manifesto politik
Republik Indonesia (Manipol) adalah isi pidato Presiden Soekarno pada
tanggal 17 Agustus 1959. Atas usul DPA Manipol dijadikan GBHN dengan
Ketetapan MPRS No. 1 MPRS/I960, Menurut Presiden Soekano intisari dari
Manipol ada lima yaitu : UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi
Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Disingkat
menjadi USADEK. Berkembang pula ajaran Presiden Soekano yang dikenal
dengan NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunis).
7. Berdasarkan Keputusan Presiden
No.200 dan 201 tahun 1960 Presiden membubarkan Partai Masyumi dan PSI
dengan alasan para pemimpin partai tersebut mendukung pemberontakan
PRRI/Permesta.
Keadaan Ekonomi Mengalami Krisis,
terjadi kegagalan produksi hampir di semua sektor. Pada tahun 1965
inflasi mencapai 65 %, kenaikan harga-harga antara 200-300 %. Hal ini
disebabkan oleh a). penanganan dan penyelesaian masalah ekonomi yang
tidak rasional, lebih bersifat politis dan tidak terkontro. b). adanya
proyek merealisasikan dan kontroversi.
Pada masa demokrasi terpimpin ini, terdapat berbagai
penyimpangan UUD 1945, diantaranya:
• Presiden mengangkat
Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi
Menteri Negara
• MPRS menetapkan Soekarno
sebagai presiden seumur hidup
• Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30
September Partai Komunis Indonesia
5.
Sistem Pemerintahan Periode 1966-1998 (Orde Baru)
Lama periode : 22 Februari
1966 – 21 Mei 1998
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan :
Republik
Sistem Pemerintahan :
Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres : Soeharto (22
Februari 1966 – 27 Maret 1968)Soeharto (27 Maret 1968 – 24 Maret 1973)Soeharto & Adam Malik (24 Maret 1973
– 23 Maret 1978)Soeharto
& Hamengkubuwono IX(23
Maret 1978 –11 Maret 1983)Soeharto
& Try Sutrisno (11 Maret 1983 – 11 Maret 1988)Soeharto & Umar Wirahadikusumah(11 Maret 1988 – 11 Maret 1993)Soeharto & Soedharmono (11 Maret
1993 – 10 Maret 1998)Soeharto
& BJ Habiebie (10 Maret 1998– 21 Mei 1998)
Pada masa Orde Baru
(1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan
Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata
menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama pelanggaran
pasal 23 (hutang Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat
Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada fihak
swasta untuk menghancur hutan dan sumberalam kita.Pada
masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral",
diantara melalui sejumlah peraturan:•
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan
untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan
perubahan terhadapnya• Ketetapan MPR Nomor
IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila
MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat
rakyat melalui referendum.• Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor
IV/MPR/1983.
Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum dan Setelah Amandemen
Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.
Pokok-pokok sistem
pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945
sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh
kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.
- Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
- Sistem Konstitusional.
- Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
Berdasarkan
tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem
pemerintahan Indonesia
menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial.
Sistem
pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah
kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu
adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan.
Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut
dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai
wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan
DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat
disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada
presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan
seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan
pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil,
tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antar pejabat
negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem
pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri
presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan
yang didapatkanya.
Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi
- adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,
- jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.
Berdasarkan
hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau
amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi
konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk
sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas
UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun
1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen
itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini.
Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen
Setelah dilakukan amandemen terhadap konstitusi Indonesia, Undang-undang dasar Negara Indonesia tahun 1945, maka terjadi perubahan pula pada pokok, pokok sistem pemerintahan sebagai berikut
Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen
Setelah dilakukan amandemen terhadap konstitusi Indonesia, Undang-undang dasar Negara Indonesia tahun 1945, maka terjadi perubahan pula pada pokok, pokok sistem pemerintahan sebagai berikut
- Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
- Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
- Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
- Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
- Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
- Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
Sistem
pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan
parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan
kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa
variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah
sebagai berikut;
- Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
- Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
- Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
- Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)
Amandemen UUD 1945 juga membawa banyak perubahan dalam sistem ketatanegaraan(struktur pemerintahan) Indonesia seperti MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Terdapat pula perubahan fungsi tugas dan wewenang lembaga negara. Serta ada juga lembaga yang dibentuk dan dihapuskan. Baca selengkapnya Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Apabila anda ingin mengetahui perbedaan tentang sistem pemerintahan secara lebih detail anda bisa membaca selengkapnya di >perbandingan UUD1945 sebelum dan sesudah amandemen
posted by RIA AMALIA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar